Guntur Wijaya Putra(kanan) Mantan Aktifis 98 saat wawancara dengan wartawan SINAR PENA.COM
KOTA BEKASI, SINAR PENA.COM - Pesta demokrasi Pilkada khususnya di Kota Bekasi tak akan lama lagi digelar semakin menambah kesibukan timses masing masing calon yang akan bertarung memperebutkan orang nomor satu di Kota Bekasi.
Tentunya bagi Partai Partai yang menyalonkan balon Walikota Bekasi bena-benarmempunyai komitmen kerakyatan dan punya jejak rekam yg baik sehingga tidak pernah mengkhianati masyarakat kota Bekasi.
" Sampai saat ini belum ada bacalon yg benar-bebar baik buat Kota Bekasi. Kita berharap hadirnya tokoh muda pembaharuan agar kedepan Kota Bekasi dapat bersinergi dengan aspirasi masyarakat Kota Bekasi yang sesungguhnya," kata salah satu tokoh aktifis 98 Guntur Putra Wijaya saat diwawancarai SINAR PENA.COM Minggu 11/08/2024.
Pernyataan aktifis 98 ini yang juga aktif di BAMUS Kota Bekasi mengutarakan tentang kreteria calon Walikota yang diharapkan membawa perubahan signifikan dalam segala bidang pembangunan.
Dijelaskan Guntur WP bahwa Politik di Indonesia tidak hitam putih tapi penuh warna dan setiap detik terus berubah. Menyoroti pilkada Kota Bekasi khususnya, belum ada bacalon walikota bekasi yg benar benar memenuhi keinginan masyarakat Kota Bekasi itu sendiri. Dari beberapa bacalon walikota Bekasi yg mau mencalonkan diri belum ada yg sesuai kriterianya seperti kebanyakan keinginan masyarakat kota Bekasi yg bersih, jujur dan benar-benar ingin mewujudkan Kota Bekasi yg adil makmur sejahtera.
" Rata-rata masyarakat Kota Bekasi menginginkan walikota kedepan adalah tokoh muda yg enerjik dan fresh sehingga dapat melakukan pembaharuan kedepan yg dapat mewujudkan kesejahteraan nyata bagi Kota Bekasi. dan tidak ada jejak catatan hukum dan bebas dari Korupsi," ujar mantan Aktifis 98 Guntur Wijaya Putra.
Selanjutnya Guntur WP menambahkan bahwa sampai saat ini belum ada walikota bekasi yg benar benar dapat mewujudkan kota Bekasi yg masyarakat nya sejahtera nyata dan artinya kota Bekasi mendapatkan sarana pendidikan serta kesehatan yang ditanggung pemerintah (negara) sesuai amanah konstitusi.
Posting Komentar