Bimtek Pilkades Serentak Tahun 2023 Sekabupaten Dompu

DOMPU NTB, SINAR PENA.COM- Menyamakan persepsi dan aturan terkait regulasi serta aturan dalam tahapan Pilkades Serentak di 33 Desa Se-Kabupaten Dompu tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) menyelenggarakan bimbingan teknis kepada Panitia Pelaksana.

Bimtek diadakan di gedung PKK Dompu, Kamis (20/07/23) dihadiri oleh Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan, ST. MT. Dandim 1614/Dompu Letkol Kav Riyan Oktiya Virajati, S.T.,M.M.,  Kabag Ops Polres Dompu IPDA Syamsul Rizal, perwakilan  Kajari Dompu.

Hadir juga Asdum Setda Dompu Ir. Ruslan, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesra Burhan, SH., Kadis DPMPD Agussalim, S.Sos.,  Perwakilan KPU, kabag Hukum Setda dan peserta Bimtek Pilkades.

Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan ST. MT. dalam amanatnya mengatakan Bimtek bagi panitia pilkades sangat penting karena nantinya mereka inilah yang akan bertugas dan terlibat langsung  di lapangan.

Pelaksanaan bimtek bagi panitia tingkat Desa sangat berguna untuk mengantisipasi kesimpangsiuran dan kebingungan terhadap regulasi terkait Pilkades.

“Karena apabila ada perselisihan, Pemerintah Kabupaten Dompu mengharapkan untuk menyelesaikan sesuai mekanisme dan undang-undang yang berlaku”tuturnya.

Diakhir sambutannya Wabup berharap agar semua peserta bimtek dapat mengikutinya dengan seksama, dan segera melakukan tindak lanjut atas hasil Bimtek tersebut.

“Agar pilkades yang dilaksanakan berlangsung dengan  demokratis, aman, jujur, adil, dan terhindar dari praktek kecurangan”ungkapnya

Sebelumya Kepala Dinas  Kadis DPMPD Agussalim, S.Sos.,  dalam laporannya mengatakan jumlah peserta Bimtek diikuti Ketua, Sekretaris dan Bendahara di 33 Desa sehingga total jumlah peserta sebanyak 99 orang.

Peserta nantinya dalam mengikuti Bimtek akan menerima  pembekalan materi yakni gambaran umum tentang Pilkades, Stabilitas Keamanan Pilkades dalam Tahun Pilkada, Peranan Kejaksaan dalam Pilkades Serentak, Wawasan Kebangsaan, Proses Tahapan Pilkades, Teknik Pemilihan dan Pencoblosan Kartu Suara, dan terakhir Peraturan Bupati/Regulasi tentang Pilkades. (Prokopim/ory)