Presiden Joko Widodo menekankan agar TNI dan Polri memiliki
visi yang sama untuk menciptakan pembagian tugas yang jelas dalam mendukung
program dan kebijakan pemerintah serta menjaga situasi kondusif di tengah
masyarakat.
“Dalam rapim TNI Polri ini saya ingin agar visi itu sama,
tugas TNI dan Polri itu menjaga di sebelah mana itu menjadi jelas, jadi arahnya
ke sana,” jelas Presiden dalam keterangannya usai memberikan arahan dalam Rapat
Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2023 di The Sultan Hotel, Jakarta, pada
Rabu, 8 Februari 2023.
Presiden Jokowi juga memberikan arahan agar TNI dan Polri
dapat menjaga proses berjalannya hilirisasi industri. Hal itu sejalan dengan
tema yang diangkat dalam Rapim TNI-Polri 2023, yakni "TNI Polri Siap
Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif
dan Berkelanjutan".
“Tugas TNI Polri adalah menjaga agar yang namanya
industrialisasi, hilirisasi itu agar bisa berjalan dengan baik, di lapangan
tidak terjadi gangguan-gangguan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa salah satu
gangguan yang terjadi dalam proses hilirisasi adalah pertambangan dan ekspor
ilegal. Presiden menilai hal tersebut dapat berdampak kepada penurunan
penerimaan negara.
“Iya tadi saya sampaikan kalau yang namanya ekspor ilegal
masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan ya proses
industrialisasi, proses hilirisasi menjadi terganggu, dan tugas TNI dan Polri
ada di situ,” ungkapnya.
Sementara itu, berkenaan dengan tahun politik, Kepala Negara
menekankan agar TNI-Polri tidak terlibat politik aktif dan dapat bekerja sama
untuk menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat.
“Saya rasa TNI dan Polri sudah tahu apa yang harus
dikerjakan, yang paling penting menjaga kondusivitas di tahun politik dan tidak
terlibat di dalam politik aktif,” tuturnya. (Humas Kemensetneg)
Posting Komentar