JAKARTA - Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap, Polri dapat menjaga
stabilitas keamanan selama tahapan Pemilu maupun Pilkada Serentak Tahun 2024
berlangsung. Hal itu disampaikan Mendagri saat menjadi narasumber pada acara
Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2023, di Grand Ballroom The Sultan Hotel
& Residence, Jakarta, Kamis (9/2/2023).
“Mohon dijaga stabilitas keamanan di semua tahapan,” ujar
Mendagri
Mendagri mengatakan, Polri perlu memperhatikan
tahapan-tahapan Pemilu yang dinilai rawan terjadinya gangguan keamanan. Dirinya
berpesan agar pihak kepolisian betul-betul membaca tingkat kerawanan di
masing-masing daerah. Langkah ini dibutuhkan untuk mengatur pembagian personel
di tiap daerah.
“Betul-betul dilihat ancaman potensi, asesmennya, asesmen
risiko betul-betul detail, daerah yang dianggap prioritas rawan satu, rawan
dua, tiga, empat. Nah yang empat ini bisa digeser untuk membantu yang rawan
satu, meskipun dia melakukan Pilkada juga daerah itu,” ujarnya.
Selain itu, Polri juga perlu melindungi dan memberikan
keamanan kepada semua stakeholder baik penyelenggara, peserta, maupun
masyarakat. Penjagaan terhadap peserta tidak hanya sebatas pada perseorangan,
tetapi juga kantor partai politik hingga pengurusnya. “Terutama di daerah
rawan, karena dianggap pesaing, bisa saja kekerasan dilakukan,” ujarnya.
Mendagri menekankan, jangan sampai ada masyarakat yang
terintimidasi sehingga takut menunaikan hak pilihnya. Masyarakat harus dijamin
bahwa hak untuk memilih itu dilindungi, sehingga partisipasi pemilih menjadi
tinggi. “Mereka harus dibuat nyaman bahwa mereka dijamin hak mereka memilih itu
akan dilindungi, sehingga partisipasi menjadi tinggi, untuk legitimasi
pemerintahan yang bagus,” terangnya.
Kemudian Polri juga diharapkan dapat membantu pengamanan
distribusi logistik Pemilu termasuk ke daerah terpencil sehingga dapat berjalan
lancar. Dirinya memahami, Polri dan TNI selama ini telah banyak membantu
mendistribusikan logistik Pemilu.
Tak hanya itu, Mendagri berharap kepada Polri agar dapat
mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa.
Hal ini terutama politik identitas dan konflik kekerasan. Karena itu, perlu
adanya upaya pengendalian suasana yang membuat masyarakat lebih tenang sehingga
polarisasi tak terlalu dalam.
Mendagri menegaskan, berbagai upaya membangun stabilitas
keamanan tersebut tidak hanya diperlukan untuk kelancaran tahapan Pemilu.
Namun, langkah tersebut juga untuk menjaga keberlangsungan jalannya
pemerintahan yang ada, sehingga realisasi berbagai program tidak terganggu. Hal
ini juga termasuk untuk mendukung ekonomi agar tetap tumbuh positif sekaligus
menjaga inflasi tetap terkendali. (kemendagri.go.id)
Posting Komentar