DOMPU NTB, SINARPENA .COM - Dalam rangka Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah ( Otda
)Bertema “Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Wujudkan ASN yang Proaktif dan Berakhlak dengan Membangun Sinergi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045 ” yang dipusatkan di Kantor Kementrian Dalam Negeri, Jajaran pemerintah kabupaten Dompu diantaranya wakil bupati Dompu H. Syahrul Parsan ST,MT, unsur Forkopimda , Sekretaris Daerah,Stah Ahli,dan Asisten Lingkup Sekretariat Daerah menghadiri puncak peringatan HUT Otonomi Daerah yang ke – XXVI yang dilakukan diruang rapat wakil bupati,Senin 25/04/22, dengan cara offline dan online via zoom meeting.
Direktur Jendral Otonomi Daerah Drs. Akmal Malik, M.Si., dalam laporannya mengatakan yang melatar belakangi penyelenggaraan acara ini berdasarkan Kepres No. 11 Tahun 1996 tentang Otonomi Daerah.
“ Dalam isi Kepres tersebut Pemerintah Pusat dan Daerah memperingati hari Otda setiap tanggal 25 April dan pada hari ini peringatan sudah berjalan selama 26 tahun, usia yang cukup dewasa untuk terus memacu semangat berotonomi daerah” ujarnya.
Dikatakan bahwa puncak pelaksanaan hari Otonomi Daerah berakhir pada hari ini, dan sebelumnya Kemendagri sudah melaksanakan road show yang melibatkan asosiasi Pemerintah Propinsi, Kab/Kota dan DPRD Se Indonesia, membahas isu-isu penting daerah.
“Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi, menuntaskan bersama dan mencarikan solusi tentang isu-isu hangat yang terjadi di daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang bersih dan transparan dan bebas dari Korupsi ”ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Jendral Kemendagri, Dr. Drs. Suhajar Diantoro menyampaikan arahan dari Menteri Dalam Negeri bahwa tujuan diadakannya otonomi daerah, sejatinya agar daerah bisa mandiri secara ekonomi, memacu pemerataan dan pembangunan, maka dari itu Pemerintah Pusat memberikan sebagian kewenangannya pada daerah.
“Otonomi Daerahpun membuahkan hasil , hal ini terbukti dengan percepatan pembangunan secara signifikan, tumbuhnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan naiknya kemampuan anggaran fiskal daerah” ujarnya.
Kemendagri lewat Dirjen Otda juga mengatakan baha banyak daerah dari 34 Propinsi Kabupaten/Kota Se Indonesia yang kemampuan fiskal PAD nya masih rendah dibawah 20% dan sebagian besar keuangannya masih bergantung Pemerintah Pusat melalui Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) .
“Kepada daerah yang kemampuan fiskalnya masih rendah, agar bisa mencari sumber-sumber pendapatan baru, agar kemampuan fiskal daerah bisa naik, sehingga tujuan otonomi daerah yang sesungguhnya tercapai”. Imbuh mendagri yang sambutannya dibacakan oleh Dr. Drs. Suhajar Diantoro. (Prokopim/ory)
Posting Komentar