DOMPU NTB, SINARPENA.COM - Menyikapi situasi dan kondisi dunia seperti ini, kita harus mampu beradaptasi secara cepat. Jika tidak, kita akan tertinggal. Oleh karena itu sudah seharusnya dipikirkan bagaimana mendesain ulang tata kelola pemerintahan dan birokrasi agar lebih simpel dan lincah struktural.
Selain itu, melalui kesempatan ini saya mengajak seluruh elemen pemerintahan Kabupaten Dompu untuk sama-sama mengingat salah satu pesan Bapak Presiden Republik Indonesia, bahwa dalam menghadapi situasi dan kondisi dunia saat ini yang harus kita lakukan adalah berlari kencang. Sekarang bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepat mengalahkan yang lambat.
Kabupaten Dompu menyiapkan diri menghadapi situasi dunia sebagai efek percepatan perubahan di tengah pandemi covid 19 yang belum jelas kapan akan berakhir. Tidak ada cara lain, Pemerintah Kabupaten Dompu dan seluruh jajarannya harus terus tetap menjaga dan merawat kepercayaan di hati publik melalui perbaikan peningkatan dan simpel.
Standar dan prosedur pelayanan menuju pelayanan publik prima yang cepat mudah dan murah. Kita semua, dan seluruh elemen pemerintah di Kabupaten Dompu, harus segera bergegas kelola pemerintahan di Kabupaten Dompu, mudah adaptasi atau mudah adaptif lincah efektif efisien dan akuntabel prodoktif, ajak bupati.
Salah satu kunci untuk memenangkan hati rakyat adalah pemerintah wajib menyediakan pelayanan prima bagi masyarakat. Semakin Prima pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, maka pemerintah akan semakin dekat dengan public. Otomatis kepercayaan publik pun semakin baik, tukas bupati.
Komitmen perbaikan dan peningkatan pelayanan publik itu, harus menjadi kesadaran kolektif. Oleh karena itu, apel koordinasi pertama di pemerintahan hari ini, menjadi momentum dimulainya lompatan transformasi public service di pemerintahan Kabupaten Dompu. Melakukan lompatan transformatif pelayanan publik melalui simplifikasi dan digitalisasi pelayanan publik.
Bupati kembali menegaskan, Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, agar secepatnya menyiapkan dan menyusun langkah implementatif pertama, di tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Dompu sudah harus menyelesaikan rancangan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai landasan menuju digitalisasi pemerintahan yang terintegrasi, kedua, di Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Dompu sudah menyelesaikan konsolidasi sistem administrasi publik dengan mendesain ulang seluruh mekanisme dan prosedur pelayanan publik, ini penting untuk memastikan kesiapan penerapan digitalisasi public service di pemerintahan Kabupaten Dompu, ketiga, tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Dompu sudah akan mampu mewujudkan sistem satu data Kabupaten melalui penerapan sistem penghubung layanan antar perangkat daerah dengan portal data daerah sehingga terjadi kolaborasi data seluruh perangkat daerah dan interoperabilitas antara sistem dan keempat mempercepat pemanfaatan transaksi elektronik di seluruh unit layanan, termasuk penggunaan data pemerintah daerah sebagai bagian transformasi digital menuju terwujudnya matiti I Kabupaten Dompu.
Saat ini, pemerintah pusat terus menggalakkan penyederhanaan level birokrasi sebagai bagian dari kebijakan reformasi birokrasi tujuannya adalah Smart ASN serta memperpendek layar pengambilan keputusan, paparnya.
Ada 3 langkah kebijakan dalam penyerahan penyederhanaan birokrasi yaitu, pertama penyederhanaan struktur, kedua pengalihan jabatan struktural fungsional dan ketiga pengalihan sistem kerja harapan.
Saya selaku Bupati Dompu dalam implementasi kebijakan birokrasi ini Sehingga dalam penerapan kebijakan ini dipastikan tidak ada satupun ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu yang dirugikan, Untuk itu dalam implementasi kebijakan ini, barangkali perlu dipertimbangkan secara matang dua kelompok yaitu,"pertama, Karena kebijakan penyederhanaan birokrasi diterapkan dalam waktu yang cepat maka pertimbangan teknis yang mungkin dapat dilakukan adalah terkait penyederhanaan struktur, untuk sementara tidak sampai mengganggu kondisi eksisting tipelogi perangkat daerah yang ada.
Kedua, kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural dan jabatan fungsional tidak sampai mengganggu kesejahteraan aparatur sipil negara. Saya ingin menegaskan kembali, komitmen kampanye atau kisah beberapa waktu lalu bahwa untuk mewujudkan birokrasi berintegritas profesional dan bebas KKN harus dimulai dari sistem rekruitmen dan pengisian jabatan. Melalui kesempatan ini saya tegaskan kembali, bahwa selama pemerintahan saya, tidak ada transaksional dalam pengangkatan dan mutasi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.
Untuk itu, melalui kesempatan ini dalam pemerintahan, tugas ASN adalah kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat tidak ada lagi ego antara unit kerja. Mari kita berkolaborasi dalam rangka mewujudkan Dompu yang maju sejahtera unggul dan religius. Masing-masing kita adalah pahlawan bagi kemajuan daerah dan pemerintah daerah tentu adalah rumah besar kita dan menjaga rumah besar itu, agar terus berkembang dan maju, tidak boleh ada yang merasa subordinasi di dalam rumah besar ini bagi kemajuan daerah.
Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa akan dilakukan juga kegiatan penyerahan mobil hibah dari pemerintah Kabupaten Dompu yang diperuntukkan dalam menunjang kelancaran tugas Samsat Kabupaten Dompu, untuk itu dapat segera mengurus administrasi serta pajak kendaraannya sehingga akan berdampak pada peningkatan Pendapatan asli daerah.
Berikutnya, terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa. Berhubung hari ini di daerah kita juga ada agenda besar yaitu, adanya pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 7 wilayah kecamatan minus Kecamatan kilo. Saya menghimbau kepada kita semua lebih khusus lagi kepada para ASN yang berada di wilayah desa yang melaksanakan Pilkada serentak, untuk ikut memberikan suaranya sekaligus mengajak masyarakat yang memiliki hak suara, untuk ikut memilih salah satu calon kepala desa yang diyakini mampu memberikan kemajuan bagi desanya, tutupnya. (ory)
Posting Komentar